jurnal 15 review Strata SDM Untuk Industri Nuklir Di Indonesia Dengan Pertimbangan Tekno-Ekonomi

Judul : Strata SDM Untuk Industri Nuklir Di Indonesia Dengan Pertimbangan Tekno-Ekonomi

Penulis : Ahmad Syaukat*, Tjipta Suhaemi**

Sumber/Link :

 http://jurnal.sttn-batan.ac.id/wp-content/uploads/2008/12/22_AhmadSyaukat%20237-248.pdf

Review:

Industrialisasi memerlukan transformasi dari sistem produksi kearah yang lebih efisiens ehingga memerlukan waktu yang sesuai dengan pengembangan sumber daya baik SDM maupun finansial. Tarikan pasar menyangkut kebutuhan energi juga akan mempengaruhi perkembangan industri nuklir di Indonesia. Skenario industri nuklir jangka panjang melibatkan pembangunan PLTN dan kegiatan nuklir lainnya yang dapat memberikan dalam jangka panjang jaminan suplai komponen dan servis berkaitan dengan operasi PLTN maupun barang modal untuk pemenuhan pasar domestik.Lembaga R&D menyediakan saluran dan mengadaptasi teknologi untuk industri  yang akan dikembangkan di dalam negeri.

Pilihan-pilihan dan waktu pengembangan teknologi sudah tentu dilaksanakan berdasarkan prioritas yang konsisten dengan strategi pengembangan program energi nuklir dan sumber daya, baik SDM dan finansial yang tersedia untuk mengeksploitasi teknologi. Pendekatan normatif yang implisit dalam kebanyakan panduan keselamatan nuklir dari IAEA langsung atau tidak langsung diikuti dalam pembangunan jenjang fungsional dankeahlian SDM. Pendekatan ini dilaksanakan dan disesuaikan dengan pengalaman atau kebutuhan organisasi.

Batan membina jenjang pranata nuklir yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan instalasi nuklir. BPPT membina jenjang perekayasa yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan peralatan.Sedangkan Bapeten membina jenjang pengawas radiasi yang berkaitan dengan pengaturan, perizinan dan inspeksi serta supervisi pemanfaatan tenaga nuklir. Pengembangan SDM dengan prosedur formal ini dapat menghasilkan keahlian yang juga bersifat local apabila spesifikasi keahlian sebagai acuan penilaian tidak cukup rinci. Kecanggihan teknologi menurut pandangan tekno-ekonomi khususnya teknometrik dapat membantu memahami karakteristik teknologi komersial serta strata keahlian bagi SDM.

jurnal 14 tinjauan hukum pelaksanaan otonomi daerah (beatrix 25209925 2eb09)

Judul: TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI KABUPATEN BANGGAI

Penulis : Asis Harianto, H.M. Djafar Saidi dan Faisal Abdullah

Sumber/Link : 

http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/07f508de53592473de5e935ee080bf4a

Review :

Pelaksanaan otonomi desa pada daerah penelitian secara umum sudah dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerinah No 72 Tahun 2005 namun belum maksimal khususnya terhadap pelaksana pembangunan di segala bidang di desa-desa yang ada di Kabupaten Banggai.

Faktor yang menjadi pendukung pelaksaanan otonomi di desa-desa Kabupaten Banggai adalah factor dukungan dana guna mendukung tugas, fungsi, dan wewenang kepala dan perangkat desa. Faktor koordinasi yang baik antara kepala desa dengan ketua BPD seperti dengan diadakannya rapat yang diagendakan untuk membahas kemajuan daerah. Faktor komitmen semua pemerintah daerah juga sangat menetukan berhasil tidaknya program pembangunan secara keseluruhan

Selain itu juga terdapat  faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan otonomi di desa-desa Kabupaten Banggai adalah factor sarana dan prasarana yg tidak memadai bahkan sama sekali tidak ada sarana transportasi. Rendahnya gaji atau upah Kepala Desa dan perangkat desa juga mengakibatkan rendahya etos kerja mereka yang pada akhirnya akan sangat mengganggu optimalnya pelaksanaan otonomi daerah.

Desa pada daerah penelitian telah berjalan sesuai harapan masyarakat walaupun masih banyak kekurangan antara lain perihal pelayanan kepada masyarakat karena dengan luasnya wilayah desa masyarakat sulit menemui perangkat desa yang sedang berada di lapangan. Tetapi dari sector pengawasan desa sudah dilaksanakan dengan baik karena bila ada yang melanggar peraturan desa BPD langsung melakukan koordinasi dengan kepala desa untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kesepakatan yang diketahui oleh masyarakat

Review Jurnal: Model Hibrida Hukum Cyberspace (Beatrix 25209925 2eb09)

Judul : Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia Di Cyberspace dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia)

Penulis : AGUS RAHARJOB5A002002

Sumber : 

http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/Disertasi_Agus_Raharjo_-_Bhs_Indonesia.pdf

Review : 

Perkembangan teknologi pada umumnya dan teknologi informasi pada khususnya membawa dampak pada kehidupan manusia dan lingkungan hidup disekitar manusia. Perkembangan teknologi informasi bersimbiosis dengan globalisasi menimbulkan berbagai persoalan hukum. Persoalan hukum yang ditimbukan oleh perkembangan teknologi informasi tak lepas dari janji-janji teknologi yang tidak selamanya terwujud.

Persoalan hukum yang ditimbulkan oleh teknologi informasi merupakan persoalan kemanusiaan karena menyangkut kodrat manusia yang dapat dinilai sesuai dengan kemanusiaan atau tidak. Perikemanusiaan adalah nilai khusus yang bersumber pada nilai kemanusiaan. Jika sesuatu perbuatan dinilai sebagai tindakan yang berperikemanusiaan, ini berarti tindakan tersebut sesuai dengan hakekat manusia, yaitu kemanusiaan. Menempatkan persoalan kemanusiaan sebagai titik tolak dari dampak teknologi informasi sesungguhnya merupakan upaya untuk menempatkan manusia dalam posisi sentral sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila pada Sila Kedua.

Kajian hukum yang menempatkan manusia pada posisi yang utama adalah hokum progresif. Penempatan manusia dalam posisi yang utama seharusnya diikuti oleh para pemikir, pencipta dan pengembang teknologi informasi agar teknologi yang diciptakan dapat membawa kebahagiaan bagi manusia. Dalam menghadapi persoalan yang timbul karena teknologi informasi, hukum memiliki keterbatasan kemampuan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat.

Keterbatasan kemampuan hukum ini tercakup dalam dua asas, yaitu asas teoretik dan asas praktik. Pada asas teoretik,berbagai teori hukum yang ada tak mampu untuk memberi penjelasan mengenai aspek hukum yang ditimbulkan oleh teknologi informasi, sedangkan pada asas praktik, keterbatasan kemampuan hukum dapat dilihat dari efektivitas peraturan yang dibuat oleh penguasa ketika dioperasikan dalam masyarakat.

Pada asas ini keterbatasan tidak hanya terlihat pada peraturan tertulis yang telah dibuat, akan tetapi juga terlihat dari sarana dan prasarana yang mendukung bekerjanya hokum serta aparat penegak hukum yang kurang berani melakukan terobosan atau konstruksi yuridis terhadap cybercrime.

Ini terlihat dari banyaknya kasus cybercrime yang muncul, akan tetapi sedikit sekali yang dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Upaya untuk mengatasi keterbatasan kemampuan hukum itu, maka dimunculkan suatu pandangan baru yaitu suatu model pengaturan yang lebih baik,yaitu The Hybrid of Cyberspace Law. Model pengaturan ini merupakan sintesis dari model pengaturan yang selama ini ada, yaitu traditional regulation model danself-regulation dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan utamanya.

Traditional regulation model merupakan regulasi yang didasarkan pada mekanisme yang ada pada the existing law, sedangkan self-regulation merupakan bentuk pengaturan yang berkembang di cyberspace baik dalam bentuk lexinformatica, emergent law, polycentric law maupun modality of cyberspace. Sebagai sintesis dari kedua model pengaturan itu, The Hybrid of Cyberspace Law menampung pula nilai moral dan etika baik yang ada di real space maupun cyberspace (Netiquette), sehingga hukum yang nantinya terbentuk merupakan apeculiar form of social life karena hukum bekerja dan tertanam dalam sebuah matriks sosio-kultural.

Review Jurnal: Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah

Judul : Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah

Penulis : Agus Waluyo Nur

 Sumber :

http://journal.uii.ac.id/index.php/JEI/article/viewFile/501/413

Review :

Kehadiran leasing telah menciptakan wahana baru untuk  pengembangan pembiayaan investasi bagi dunia usaha, baik usaha kecil, menengah maupun besar. Adanya jasa leasing, pengusaha dapat melakukan perluasan produksi dan penambahan barang modal dengan cepat. Kebutuhan terhadap produk pembiayaan dengan system leasing ini pada dasarnya telah dirasakan sejak awal berdirinya bank- bank Islam, karena dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, bukan jasa.

Bagi perbankan syariah, produk leasing sangat dibutuhkan masyarakat untuk menopang ekonomi lemah, karena mampu berpartisipasi meningkatkan dan memberdayakan perekonomian yang berwujud dalam penciptakan iklim kondusif bagi masyarakat untuk berkembang, peningkatan kemampuan masyarakat melalui pengembangan kelembagaan, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Pembiayaan dengan sistem leasing juga sangat menarik karena tidak dituntut dengan barang jaminan yang memberatkan serta adanya opsi yang memungkinkan untuk memiliki barang di akhir periode sewa atau mengembalikannya.

Untuk menghindari sistem bunga maka istilah yang dipakai bank syariah adalah ijarah, meskipun memiliki kesamaan dengan leasing.

Tabel Perbandingan perundingan,arbitrase,ligitasi (Beatrix 25209925 2eb09)

Proses	Perundingan	Arbitrase	Litigasi
Yang mengatur	Para pihak	Arbiter	Hakim
Prosedur	Informal	Agak formal sesuai dengan rule	Sangat formal dan teknis
Jangka waktu	Segera ( 3-6 minggu )	Agak cepat ( 3-6 bulan )	Lama ( > 2 tahun )
Biaya	Murah ( low cost )	Terkadang sangat mahal	Sangat mahal
Aturan pembuktian	Tidak perlu	Agak informal	Sangat formal dan teknis
Publikasi	Konfidensial	Konfidensial	Terbuka untuk umum
Hubungan para pihak	Kooperatif	Antagonistis	Antagonistis
Fokus penyelesaian	For the future	Masa lalu	Masa lalu
Metode negosiasi	Kompromis	Sama keras pada prinsip hukum	Sama keras pada prinsip hukum
Komunikasi	Memperbaiki yang sudah lalu	Jalan buntu	Jalan buntu
Result	win-win	Win-lose	Win-lose
Pemenuhan	Sukarela	Selalu ditolak dan mengajukan oposisi	Ditolak dan mencari dalih
Suasana emosinal	Bebas emosi	Emosional	Emosi bergejolak

Aspek Hukum Dalam Ekonomi

Penyelesaian Sengketa ekonomi (Beatrix 25209925 2eb09)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen.

BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak.

Tugas dan Wewenang

Tugas BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara

1. mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; memberikan konsultasi perlindungan konsumen

2. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen

4. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen

5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen

6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

7. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau pihak yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen

8. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan

9. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen

10. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen

11. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis harus ganjil dan sedikit-dikitnya berjumlah anggota majelis tiga orang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan seorang anggota, majelis ini terdiri mewakili semua unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha serta dibantu oleh seorang panitera dan putusan majelis bersifat final dan mengikat.

Jangka waktu

BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu duapuluh satu hari kerja setelah gugatan diterima; serta dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak menerima putusan, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat empatbelas hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan kepada pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat empatbelas hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan dianggap menerima putusan BPSK dan apabila setelah batas waktu ternyata putusan BPSK tidak dijalankan oleh pelaku usaha, BPSK dapat menyerahkan putusan tersebut kepada pihak penyidik dengan penggunaan Putusan Majelis BPSK sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan dengan penggunaan Putusan majelis BPSK dapat dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Bantahan atas putusan Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan pelaku usaha dalam waktu paling lambat duapuluh satu hari sejak diterimanya keberatan dari pelaku usaha; dan terhadap putusan Pengadilan Negeri, para pihak dalam waktu paling lambat empatbelas hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia; kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat tigapuluh hari sejak menerima permohonan kasasi.

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelesaian_Sengketa_Konsumen

Jurnal 11 Segi Hukum Bisnis dalam Kebijakan Privatisasi BUMN melalui Penjualan Saham di Pasar Modal Indonesia

Judul : Segi Hukum Bisnis dalam Kebijakan Privatisasi BUMN melalui Penjualan Saham di Pasar Modal Indonesia

Penulis : Pandu Patriadi

Sumber/Link :

http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5CPandus-1.pdf

Review:

Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 yang menyatakan bahwa bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk melakukan privatisasi melalui pasar modal. Prosedur kebijakan privatisasi BUMN kemudian diperkuat dan diatur dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS Tahun 2000-2004 yang salah satu kegiatan pokoknya adalah kewajiban pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan kepemilikan BUMN melalui proses privatisasi.

Untuk menjaga momentum kebijakan privatisasi BUMN pada bulan Juni 2003. Pemerintah bersama dengan parlemen (DPR) telah mengesahkan UU No. 19/2003 tentang BUMN yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN. Temuan dalam penelitian ini adalah Indonesia sudah memiliki dasar hukum bisnis dan peraturan-peraturan yang relative lengkap akan tetapi implementasi kebijakan privatisasi BUMN melalui penjualan saham di pasar modal belum sesuai dengan target yang ditentukan.

Kondisi ini disebabkan oleh belum adanya komitmen yang tinggi di kalangan pimpinan negara (pemerintahan, parlemen. kehakiman) untuk mengembangkan usaha BUMN, belum tuntasnya sosialisasi mengenai aspek hukum kebijakan privatisasi BUMN baik untuk manajemen BUMN. kalangan investor maupun masyarakat luas, lemahnya law enforcement di Indonesia yang mengakibatkan tingkat kepercayaan investor dalam dan luar negeri terhadap kebijakan privatisasi di Indonesia masih rendah. Di Indonesia pasar Modal merupakan bisnis yang cukup baru. Peraturan pasar modal masih tergolong simpel tapi kesimpelan tersebut tidak sepenuhnya ditegakan.

Ketidakadilan di pasar modal juga sering terjadi seperti adanya transaksi dimana pelakunya menghadapi benturan kepentingan tertentu, seperti adanya akuisisi diantara perusahaan-perusahaan dalam satu grup yang sama. Pada prinsipnya hukum tidak melarang dilakukannya transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan tersebut, akan tetapi pengaturan tersebut dimaksudkan agar ketidakadilan dapat diredam. Program privatisasi BUMN harus dapat meminimalkan efek negatif dari permasalahan benturan kepentingan ini.

Pola Perlindungan terhadap Investor di Indonesia

Perkembangan hukum internasional yang melindungi dan mencegah efek negatif dari upaya-upaya penanaman modal yang terkait dengan perdagangan internasional, telah berhasil dibentuk oleh WTO yang bernama Trade-Related Investment Measures atau TRIMs dalam perundingan uruguay.

Kerangka hukum internasional TRIMs ini dibentuk, karena didasarkan semakin meningkatnya kekhawatiran para investor asing dan negara-negara maju terhadap semakin banyaknya kebijakan-kebijakan penanaman modal khususnya di negara sedang berkembang.

Apabila meninjau pada Tujuan utama dari ketentuan TRIMs, maka TRIMs dapat membantu negara penerima adalah untuk mengatur dan mengontrol aliran penanaman modal asing sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi tujuan pembangunannya.

Pada prinsipnya TRIMs merupakan unsur yang penting bagi kebijakan-kebijakan tuan rumah, terutama negara sedang berkembang, karena negara yang sedang berkembang dapat menjadikan TRIMs sebagai sarana pembangunan dan menggunakan TRIMs untuk meminimalkan dampak dari penanaman modal asing.

Pada umumnya, kebijakan-kebijakan negara berkembang sangat beragam, mulai dari pembatasan jenis penanaman modal hingga kebijakan yang mempersoalkan isu-isu politis ekonomis dan sosial. Walaupun demikian, tahapan dan jenis kebijakan penanaman modal dibidang industrialisasi telah diperkenalkan klasifikasinya oleh Chen, Edward K.Y, pada tahun 1988, yang menjelaskan sebagai berikut :

1. Import Substitution 1 (IS 1), Producing consumer goods, using protectionist measures to groom infant industries;
2. Import substitution 2 (IS2), Producing capital goods and consumer durables;
3. Export Orientation 1 (EO1) Producing labor-intensive light manufactured goods;
4. Export Orientation 2 ( EO 2) and Export Orientation 2 Complex (EO2- complex), Producing technology/capital/knowledge-intensive industries, developing services, especially financial, undergoing technological and economic restructuring.

Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menarik dan mengatur para penanam modal, tentu dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah digunakan dan diakui secara umum oleh Negara-negara di dunia.
Menurut Keith S. Rosenn, prinsip-prinsip penanaman modal asing secara umum sangat berkaitan dengan aspek-aspek, seperti :

1. Aspek yang berkaitan dengan izin masuk para investor dalam melakukan penanaman modal asing;
2. Aspek yang berkaitan dengan informasi dan pemberitahuan yang fair tentang aturan main dalam melakukan penanaman modal;
3. Aspek yang berkaitan dengan perlakuan terhadap penanam modal asing;
4. Aspek yang berkaitan dengan konsesi ataukemudahan-kemudahan yang dapat dirasakan oleh para investor;
5. Aspek yang berkaitan dengan alur dana dan transaksinya;
6. Aspek yang berkaitan dengan ketentuan yang berhubungan dengan pengambilalihan, hak penanam modal (nasionalisasi);
7. Aspek yang berkaitan dengan cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi.

Menurutnya, penanaman modal asing harus diperbolehkan masuk secara bebas untuk melakukan aktivitas yang sah di host country, namun berlaku pembatasan- pembatasan yang diakibatkan oleh hak berdaulat host country untuk membatasi aktifitas tertentu disektor publik atau milik nasionalnya.

Walaupun, prinsip-prinsip yang telah digunakan sebagai pedoman pemerintah dalam membentuk hukum dan menetapkan kebijakan, tetapi tidak dapat dihindari beberapa negara tujuan para penanam modal mengalami kerugian-kerugian dibidang tertentu. Seperti kerugian dibidang sosial, budaya dan sebagainya.

Sehubungan dengan dampak negatif yang diakibatkan oleh Multinational Corporations, seperti yang mengakibatkan ketimpangan sosial, tidak diakuinya hak-hak masyarakat lokal, rusaknya lingkungan hidup, rendahnya upah buruh and eksploitasi tenaga kerja anak dan perempuan, prostitusi dan pelacuran, serta permasalahn sosial lainnya, maka Todd Weiler, Steven Ratner menjelaskan mengenai hak pertanggung jawaban.

Menurutnya, tanggung jawab hukum (legal Responsibility, dapat di dasarkan pada hukum internasional yang telah mengakui kewajiban-kewajiban hak asasi terhadap kesatuan-kesatuan selain negara. Seperti hukum kebiasaan perang, standart minimum perlakuan terhadap orang asing, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, perbudakan, pemaksaan tenaga kerja, apartheid, penghilangan yang dipaksakan, hingga perlindungan hak-hak perempuan.

Alasan bahwa, hak asasi internasional telah difokuskan pada tanggungjawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia, karena pelanggaran yang potensial secara tradisional biasanya ditemukan di tangan mereka yang mengontrol aparatur negara atau aktor non negara yang memegang kekuatan yang signifikan, yang kewenangan tersebut diberikan oleh negara. Oleh karena itu, tanggung jawab menurut hukum hak asasi manusia, dibebankan sama kepada aktor negara dan aktor non negara.

Untuk dapat menerapkan hukum pertanggung jawaban dengan baik, maka perlunya menerapkan norma internasional yang mengacu pada Standart Social Accountability 8000, yang mengandung daftar yang detail kewajiban- kewajiban internasional dimana semua perusahaan yang berpartisipasi harus taat di dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari, termasuk sejumlah besar kewajiban- kewajiban internasional mengenai perburuhan.

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2010/01/perlindungan-kepentingan-pemodal-asing.html

UKM berbasis ekonomi Daerah (Beatrix 25209925 2eb09)

Sejak krisis melanda Indonesia pada tahun 1997 kondisi kehidupan bangsa kita mengalami keterpurukan yang sangat memperihatinkan di hampir semua bidang termasuk bidang ekonomi. Krisis tersebut telah berubah (konversi) menjadi krisis multidimensi yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat kita.

Contoh nyata dari krisis dimensional tersebut dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti mengikisnya kehidupan sektor sosial, politik, budaya, dan sektor hukum serta kehidupan humanis lainnya.

Di satu sisi, belum ada usaha serius yang dilakukan pemerintah dan para elite kita lainnya yang bisa dipercaya untuk memperbaiki keadaan perekonomian bangsa menjadi lebih baik. Malah yang kerapkali terjadi adalah mereka membawa kondisi bangsa ini kian tak pasti dan tak dihargai bangsa lain.

Parahnya, bangsa kita terindikasi telah tergadai kepada pihak luar. Buktinya, penanam modal asing telah memiliki segenap komponen aset bumi pertiwi nusantara hampir mendekati angka 96% mulai pertanian (95%), minyak dan gas bumi (95%), PLTN (95%), penguasaan air minum dan jalan tol (95%), transmisi tenaga listrik (95%) kecuali pendidikan yang hanya 49% (Sumber; Perpres No. 77/2007 - Dalam Buku Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia, Mohammad Amien Rais, 2008, PPSK Press, Jogjakarta).

Marjinalisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebuah kenyataan tak etis yang kerapkali dijumpai di tengah-tengah kehidupan rakyat kita sehari-hari. Suatu kenyataan pahit yang selalu mengebiri dan menyelimuti kondisi perekonomian rakyat kecil dari era orde lama hingga era reformasi ini.

Situasi tersebut merupakan indikator nyata parodi perekonomian bangsa kita yang kian tak menentu dan masih berkubang dalam lumpur ‘keterpurukan’ apalagi setelah terjadinya krisis keuangan global saat ini. Keterbatasan dana yang terjadi pada para pelaku Usaha Kecil dan Menengah seringkali membuat usaha mereka cenderung stasioner dan stagnan (mandeg/tetap).

Betapa tidak, sebab saat ini persaingan dunia usaha terlihat semakin ketat menuntut para pelaku Usaha Kecil dan Menegah lebih giat berusaha dan bekerja keras, namun sayang hal itu tidak dibarengi oleh keberpihakan pemerintah dalam pemberdayaan dan pengembangannya.

Padahal, para pelaku Usaha Kecil dan Menegah tersebut membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah sebagai pengatur (regulator) dan pemasok modal. Akan tetapi, dalam berbagai kesempatan pemerintah beserta kebijakan yang diambilnya hanya berpihak pada kepentingan para elite dan pemodal saja.

Pemerintah lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada perusahaan-perusahaan milik para elitis (pemerintah, politisi, dan swasta) maupun para pemangku ekonomi lainnya yang mempunyai omzet cukup banyak. Seharusnya, pemerintah lebih memberikan perhatian yang serius pada lokus-lokus perekonomian rakyat melalui kredit tanpa agunan maupun permodalan dalam bentuk lainnya.

Derita para pelaku Usaha Kecil dan Menegah ini kian bertambah ketika mereka kesulitan mendapatkan tambahan modal dari bank karena persyaratan dari pihak bank terlalu rumit dan memberatkan para peminjam. Pada akhirnya para pelaku Usaha Kecil dan Menengah kesulitan mengembangkan usaha mereka untuk dapat bersaing pada tataran persaingan yang lebih tinggi yaitu pada kancah perekonomian nasional, mereka tidak mampu melebarkan sayap untuk ikut berperan aktif dalam mengembangkan dunia usaha sebagai benteng perekonomian bangsa.

Di sisi lain, sangat sedikit pihak yang bersungguh-sungguh memiliki kemauan kuat untuk ikut mendorong usaha mereka atau meningkatkan kesejahteraan mereka, justru yang sering terjadi adalah banyaknya lintah darat yang memanfaatkan kesempatan ini sebagai ladang mencari rezeki.

Ironisnya, para lintah darat tersebut tidak segan-segan mengeruk (eksploitasi) keuntungan yang sangat tinggi dari para pelaku Usaha Kecil dan Menengah ditengah kondisi mereka yang terhimpit oleh benturan kekurangan dana dan kebijakan pemerintah yang tidak memihak (diskriminatif), ibaratnya “sudah jatuh tertimpa tangga”.

Bagaimana mungkin perekonomian bangsa kita saat ini tidak terjungkil balik sebab basis penyangganya tidak diperhatikan secara serius dan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Tidak mengherankan jika lokus ekonomi rakyat tak mampu bersaing menghadapi pasar bebas (liberal market) kapitalisme Barat. Kondisi ini diperparah lagi oleh terjadinya persekongkolan dan perselingkuhan antara para pelaku usaha asing dengan para pelaku usaha dalam negeri (komprador).

Bila bangsa ini ingin memulihkan kondisi perekonomiannya, maka pemerintah dan elemen bangsa lainnya harus menampakkan keinginan yang kuat serta bekerja lebih keras lagi untuk merubah strategi dan kebijakan ekonomi yang berjalan selama ini harus segera dibenahi ke strategi dan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.

Perjanjian ekonomi dengan pihak asing harus diakhiri atau setidaknya harus kita tinjau kembali demi kepentingan bangsa kita kedepan. Kita seharusnya berpatokan pada negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Brazil, dan beberapa negara lainnya di daratan Amerika Latin.

Negara-negara tersebut berani menentang keras kebijakan-kebijakan bangsa asing yang masuk ke negeri mereka melalui perjanjian kerjasama ekonomi. Dalam kurun waktu empat tahun perekonomian bangsa mereka menuai hasil yang signifikan dan menunjukkan perubahan yang sungguh menakjubkan.

Bangsa-bangsa di Amerika Latin tidak lagi membutuhkan hutang luar negeri yang bertendensi menjebak ke arah kebangkrutan. Bangsa kita harus mencontoh bangsa-bangsa tersebut apalagi kita memiliki bentangan wilayah yang amat luas serta kekayaan alam yang melimpah ruah (gemah ripah loh jinawi).

Persoalan sekaligus tantangan yang kita hadapai sekarang adalah apakah bangsa kita berani menentang bangsa asing yang ingin menguasai seluruh aset bangsa? apakah kita berani menasionalisasi perusahaan asing atau tidak?

Lalu kemudian, apakah pemimpin bangsa kita akan terus memuluskan langkah korporasi-korporasi besar untuk menguras habis kekayaan alam kita dan mengabaikan jeritan tangis anak bangsa yang ingin keluar dari keterpurukan? apakah tidak ada jalan untuk memberdayakan usaha kecil menengah sebagai benteng perekonomian nasional yang nyata-nyata memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa ketimbang memberdayakan perusahaan berskala besar yang cenderung menggerogoti APBN atau kekayaan alam kita dalam arti yang lebih luas.

Kalau beberapa pertanyaan diatas tidak berani dilakukan dan diretas pemerintah kita, maka penulis yakin kita selamanya sebagai anak bangsa yang terus menerus menjadi budak atau kuli di negeri sendiri.

Selain itu, bangsa kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar berjiwa membangun rakyat dengan tulus selain memiliki kemampuan, kemauan, dan keberanian untuk membangun bangsa sehingga kita tumbuh menjadi bangsa yang besar dan disegani oleh bangsa lain.

Karena kehormatan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh keberanian dan kewibawaan pemimpinnya. Sampai detik ini, belum terlihat perubahan signifikan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara lebih-lebih di bidang ekonomi. Dampak yang paling terasa dari kondisi ini adalah terjadinya pemiskinan “sistemik”.

Begitu juga dengan daerah (baca: Lombok Utara). Proses pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kemauan dan keberanian pemerintah daerah mengembangkan potensi-potensi sumber perekonomian rakyat melalui sistem pengelolaan “swatata” sesuai kemampuan masyarakat Lombok Utara. Pembinaan dan pemberdayaan sumber-sumber ekonomi tersebut niscaya diperlukan.

Peran serta pemerintah sebagai “subyek” yang memberdayakan berkait dengan regulasi kebijakan yang mengatur potensi sumber ekonomi alam maupun sumber ekonomi lainnya yang bertautan langsung bagi pengembangan lokus-lokus ekonomi tradisional. Pemerintah berkewajiban melakukan pemberdayaan untuk memajukan sistem ekonomi kerakyatan. Sedangkan masyarakat berperan sebagai “obyek” yang diberdayakan berpaut langsung dengan modal dan keberpihakan pemerintah pro-rakyat. Sebagai pelaku ekonomi, masyarakat harus mempunyai aksesibilitas yang cukup untuk mendapatkan informasi aktual mengenai akselerasi dunia usaha, sehingga mereka bisa tetap bertahan walaupun pada kondisi pasang surut atau bahkan pada kondisi resesi perekonomian global sekalipun.

Konteksnya dengan UKM yang ada di Lombok Utara, pemerintah daerah harus melakukan pemberdayaan terutama pembinaan SDM selain modal dan regulasi kebijakan. Karena masalah ini paling sering kita temukan dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di berbagai daerah di Indonesia. Masalah SDM adalah persoalan paling urgen yang harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam memberdayakan ekonomi lokal/rakyat. Upaya ini perlu diambil pemerintah sebagai salah satu alternatif jitu guna memacu percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara yang berkeadilan. Soalnya, tak mungkin sumber daya ekonomi Lombok Utara yang melimpah ruah bisa dikembangkan bila SDM yang mengelolanya belum cukup mumpuni. Modal juga tak kalah pentingnya diperhatikan secara serius dan sungguh-sungguh oleh pemerintah dalam memberdayakan UKM. Ia diperlukan sebagai basis pokok kedua setelah SDM yang berfungsi sebagai jantung pengembangan sumber-sumber ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah harus menempuh jalan memberikan asistensi teknis, bantuan modal, dan membuka jaringan pemasaran terhadap UKM yang dikembangkan masyarakat setempat. Strategi ini penting diambil berangkat dari argumen dasar bahwa usaha masyarakat itu miskin dari sisi kemampuan manajemen, modal, dan jaringan pemasaran. Tak dapat dipungkiri bahwa upaya-upaya intervensi ini di banyak daerah di Indonesia telah menumbuhkan usaha kecil masyarakat, namun pada saat yang sama mereka tidak berdaya manakala berhadapan dengan para tengkulak yang lebih dominan memainkan harga pasar. Upaya lain berkait modal adalah pendirian bank khusus UKM. Ini penting dibentuk mengingat selama ini UKM di Indonesia banyak yang feasible namun tidak bankable. Pelaku UKM dinilai tak layak bank karena tidak memiliki agunan dan kemampuan mengembalikan peminjaman yang rendah sekalipun. Dan dari sisi regulasi, Pemerintah Lombok Utara dalam menetapkan regulasi harus lebih memperhatikan kemaslahatan masyarakat baru kemudian apa yang menjadi cita-cita mulia mensejahterakan masyarakat akan terwujud, kalau tidak, maka cita-cita tersebut akan kian jauh dari harapan semua komponen masyarakat, atau dengan kata lain “makin jauh panggang daripada apinya”. Pendeknya, harus ada keseimbangan (equilibrium) antara ‘das sein’ (seharusnya) denga ‘das solen’ (senyatanya) di lapangan.

Oleh : Waji Achmad Sesait

Perkembangan Hukum Dagang (Beatrix 25209925 2eb09)

Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah di mulai sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona dan Negara-negara lainnya ) .

Tetapi pada saat itu hokum Romawi (corpus lurus civilis ) tidak dapat menyelsaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka dibuatlah hokum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hokum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan ) dan hokum pedagang ini bersifat unifikasi
Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hokum dagang oleh mentri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MARINE yang mengatur tenteng kedaulatan

Dan pada tahun 1807 di Perancis di buat hokum dagang tersendiri dari hokum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE ) yang tersusun dari ordonnance du commerce (1673) dan ordonnance du la marine(1838) . Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hokum dagang tersendiri yaitu KUHD belanda , dan pada tahun 1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus . lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan .

KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi KUHD belanda 1838 menjadi contoh bagi pemmbuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848 . dan pada akhir abad ke-19 Prof. molengraaff merancang UU kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896).Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu , tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran

sumber :
http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/12/pengertian-definisi-hukum-dagang.html
http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/12/sejarah-perkembangan-hukum-dagang.html
Kirimkan Ini lewat Email

Teori Ekonomi Makro dan Pendapatan (Beatrix 25209925 2EB09)

Teori ekonomi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi merupakan teori ekonomi yang berhubungan dengan bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan cara mereka berinteraksi dengan pasar (Mankiw, 2006, p4), meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian, seperti kegiatan seorang konsumen, suatu perusahaan atau suatu pasar.

Selain itu, mikroekonomi menitikberatkan analisisnya untuk mewujudkan efisiensi dalam penggunaan resource yang ada dan mencapai kepuasan yang maksimum (Sukirno, 2008, p4).

Makroekonomi mempelajari perekonomian sebagai suatu kesatuan (Mankiw, 2006, p4), seperti tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan keseluruhan pengusaha atau perubahan keseluruhan kegiatan ekonomi. Titik berat analisa makroekonomi terletak pada bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian, masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian dan peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi (Sukirno, 2008, p4).

Pada awal munculnya analisis ekonomi makro hingga dekade tahun 1930an, para ahli ekonomi memiliki acuan bahwa penggunaan tenaga kerja penuh selalu tercapai dan perekonomian selalu berjalan dengan baik. Hingga memasuki periode the Great Depression, masa puncak kemerosotan ekonomi Amerika Serikat, dimana seperempat tenaga kerja menganggur dan pendapatan nasional mengalami penurunan yang sangat besar, pandangan ahli ekonomi pun berubah.

Teori makroekonomi modern pertama dinyatakan oleh John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi Inggris. Keynes melalui buku-bukunya menyatakan kelemahan teori ekonomi klasik, serta faktor utama yang menentukan tingkat keberhasilan kegiatan ekonomi suatu negara, yaitu pengeluaran agregat (Sukirno, 2008, p7).

Masalah makroekonomi utama yang selalu dihadapi suatu negara meliputi masalah pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, inflasi dan neraca perdagangan dan pembayaran. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2008, p9). Pertambahan ini disebabkan karena faktor-faktor produksi selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitas, investasi yang dapat menambah jumlah modal, teknologi selalu berkembang, peningkatan jumlah tenaga kerja akibat perkembangan penduduk, serta pengalaman kerja dan pendidikan dapat menambah ketrampilan tenaga kerja yang ada.

Pada kenyataannya, perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor produksi tidak diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi produksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Hal ini disebabkan tidak semua faktor produksi yang tersedia digunakan secara optimal. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi suatu negara lebih lambat dibandingkan potensi sebenarnya.

Pendapatan Nasional

Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai (Sukirno, 2008, p55). Selain itu, data pendapatan nasional yang telah dicapai dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang perekonomian negara tersebut pada masa yang akan datang.

Prediksi ini dapat digunakan oleh pelaku bisnis untuk merencanakan kegiatan ekonominya di masa depan, juga untuk merumuskan perencanaan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan negara di masa mendatang (Sukirno, 2008, p57).

Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara (Sukirno, 2008, p36). Pengertian berbeda dituliskan dengan huruf besar P dan N, dimana Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2008, p36). Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu pendapatan nasional bruto dan pendapatan domestic bruto.

Gross National Product (GNP) atau disebut juga dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) merupakan nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut, termasuk nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor produksi yang digunakan di luar negri, namun tidak menghitung produksi yang dimiliki penduduk atau perusahaan dari negara lain yang digunakan di dalam negara tersebut (Sukirno, 2008, p35).

Gross Domestic Product (GDP) atau disebut juga dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa final yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode (Mankiw, 2006, p6), meliputi faktor produksi milik warga negaranya sendiri maupun milik warga negara asing yang melakukan produksi di dalam negara tersebut.

Terdapat tiga metode yang dapat digunakan untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu cara pengeluaran, cara produk neto, dan cara pendapatan. Berikut akan dijabarkan tentang masing-masing metode.

1. Cara Pengeluaran

Teknik perhitungan ini banyak digunakan di negara-negara maju, seperti Belanda, Inggris, Jerman dan Amerika Serikat, dimana pendapatan nasional yang dihasilkan metode ini dapat memberi gambaran tentang sampai dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai dimana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati, serta memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi (Sukirno, 2008, p37). Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran memiliki empat komponen penting, yaitu konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal sektor swasta (investasi) dan ekspor neto (Sukirno, 2008, p37).

* Konsumsi rumah tangga adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga, termasuk barang tahan lama, barang tidak tahan lama, jasa dan biaya pendidikan (Mankiw, 2006, p12), namun tidak termasuk investasi, seperti pembayaran asuransi atau uang saku untuk anak (Sukirno, 2008, p38).

* Belanja pemerintah mencakup pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah, yang dibedakan menjadi konsumsi dan investasi (Sukirno, 2008, p38). Yang termasuk dalam konsumsi adalah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negri dan pembelian inventaris, sedangkan yang termasuk investasi adalah pembangunan jalan raya, sekolah, dan lain sebagainya. pembayaran jaminan social untuk fakir miskin, bantuan untuk korban bencana alam dan subsidi lainnya tidak termasuk dalam belanja pemerintah, melainkan termasuk dalam pembayaran transfer, karena tidak ada barang/jasa yang diproduksi (Mankiw, 2006, p13).

* Investasi merupakan pembelian barang yang nantinya digunakan untuk memproduksi barang/jasa lainnya (Mankiw, 2006, p12). Investasi dapat digolongkan menjadi pengeluaran atas barang modal dan peralatan produksi, perubahan dalam nilai inventori pada akhir tahun, dan pengeluaran untuk mendirikan bangunan (Sukirno, 2008, p39).

* Ekspor neto sama dengan pembelian produk dalam negri oleh orang asing (ekspor) dikurangi dengan pembelian produk luar negri oleh warga negara tersebut (impor) dalam periode yang sama (Mankiw, 2006, p13).

2. Cara Produk Neto

Produk neto dapat diartikan sebagai nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi (Sukirno, 2008, p42). Sehingga perhitungan pendapatan nasional dengan cara neto diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam perekonomian negara tersebut. Cara ini dapat memberikan informasi tentang seberapa besar pengaruh sektor-sektor tersebut terhadap perekonomian negara.

3. Cara Pendapatan

Pendapatan nasional dengan cara pendapatan diperoleh dari penjumlahan pendapatan-pendapatan yang terjadi, akibat penggunaan faktor produksi untuk mewujudkan barang dan jasa (Sukirno, 2008, p44). Pendapatan tersebut digolongkan menjadi pendapatan para pekerja (gaji/upah), pendapatan dari usaha perseorangan, pendapatan dari sewa, bunga neto dan keuntungan perusahaan.

Dalam melakukan perhitungan pendapatan nasional, terdapat berbagai kendala, terutama di Indonesia. Masalah tersebut antara lain adalah :

* Ketersediaan data dan informasi, karena tidak semua kegiatan ekonomi terdokumentasi dengan baik
* Pemilihan kegiatan produksi yang termasuk dalam perhitungan. Sebagai contoh adalah kegiatan produksi dalam rumah tangga seperti mencuci dan memasak, menanam palawijo untuk konsumsi pribadi, kegiatan yang menyalahi hukum seperti transaksi jual beli obat terlarang dan prostitusi, serta tunjangan yang tidak berupa uang, tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional.
* Penghitungan dua kali kerapkali terjadi ketika bahan yang sama dikonsumsi oleh orang yang berbeda. Misalnya gula dan tepung yang dibeli oleh ibu rumah tangga dapat dianggap sebagai barang jadi, namun jika bahan tersebut dibeli oleh bakery shop, maka dianggap sebagai barang setengah jadi. Apabila nilai produksi tepung dan gula dimasukkan dalam perhitungan produksi roti/kue, maka akan terjadi perhitungan dua kali.
* Penentuan harga barang yang berlaku, karena tidak semua tempat menggunakan harga yang sama, bergantung pada lokasi, musim, harga dollar, dan lain sebagainya.
* Investasi bruto dan investasi neto, dimana terdapat perbedaan akibat depresiasi, terutama untuk menghitung investasi yang dilakukan oleh negara.
* Informasi kenaikan harga barang membutuhkan informasi indeks harga. Penentuan indeks harga itu sendiri memiliki beberapa masalah, seperti penentuan barang yang akan digunakan dalam perhitungan.

Koperasi Batik Di Indonesia (Beatrix Marimbunna 25209925 )

Sekitar tahun 1800, warga Tionghoa menanam sejenis kapas (ciam). Dari serat tanaman jong dan ciam masyarakat Pekajangan berusaha membuat kain dengan alat tenun sederhana. Jiwa dagang warga daerah ini mendorong perajin dan pedagang bepergian ke daerah lain, termasuk ke Yogyakarta dan Surakarta yang interaksinya semakin kental dari tahun ke tahun. Situasi pertekstilan semakin maju tahun 1920 sehingga timbul pengaturan izin lisensi untuk pengusaha tekstil harus diurus di Batavia (Jakarta) ke Gubernur Jenderal Belanda.

Kemajuan pesat pertekstilan di Pekajangan ditandai munculnya Batik Trading Compani tahun 1950. Pada tahun 1937, perajin mendirikan Koperasi Batik Pekajangan yang memberi sumber inspirasi munculnya koperasi batik di Setono, Tirto, dan lainnya. Kemunculan koperasi batik akhirnya disatukan dalam Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) pada tahun 1948”.

Pada masa orde Sukarno yang melontarkan kebijaksanaan“Sandang Pangan Rakyat” yang memandang batik sebagai pakaian umum. Kebijakan ini sangat menguntungkan pada GKBI sendri mengapa? Kaerena dengan dicetuskan kebijaksanaan itu GKBI mendapat perlindungan seperti tunjangan harga kain putih dan hak peredaran monopoli. Pemerintah menargetkan menyuplai batik cap yang murah kepada orang awam. Para pembatik di berbagai daerah menghasilkan banyak keuntungan di bawah kebijaksanaannya.

Namun pada orde Soeharto, kebijaksanaan kemajuan ekonomis dijalankan maka kebijaksanaan perlindungan pengusaha batik dihapuskan. Ironisnya target kebijaksanaan Soekarno itu, direalisasikan oleh perusahaan pakaian dan tekstil yang berkembang di lingkungan ekonomi baru. Kemudian, sebagian besar pengusaha batik yang menjadi biasa pembuatan batik cap murah terdesak oleh perusahaan tersebut di atas, terpaksa beralih ke usaha yang lain atau menutup usaha.

Pada awal tahun 1970-an, teknologi print batik muncul. Oleh sebab itu, batik tulis dan batik cap semakin tergeser oleh print batik. Tanpa perlu dikatakan, pasaran batik tulis dan batik cap kalah bersaing dengan print batik yang dapat diproduksi massa.

Di dalam keadaan itu, khawatir akan masa depan pembatik dan tradisi batik. Kalau berhadap-hadapan kain-kain dijual dengan posisi konsumen, apa bedaannya antara print batik dan batik yang dibuat secara teknik tradisional? Dasarnya print batik tidak dibuat sebagai barang yang bermutu tinggi, tetapi dibuat barang yang bermutu rendah.

Sebaliknya, Iwan Tirta, Josephine Komara, dan sebagainya membuat“batik generasi baru” yang mempunyai kemewahan dan rasa kelas tinggi yang misalnya dipakai benang emas dan perak serta digunakan sutera bukan katun. Batik yang mereka menjadi populer di kalangan wanita kota-kota Indonesia dan luar negeri. Pengusaha batik generasi baru biasanya dinamakan“pencipta tekstil” atau“kreator tekstil”.

Makin lama makin terang pada awal tahun 1990-an, secara garis besar permintaan batik terbagi tiga pasaran, yaitu kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah. Di dalam pasaran tersebut, segi kwantitas pasaran kelas rendah menduduki perbandingan secara mutlak karena sebagian besar penduduknya tinggal di desa-desa, kemudian ada banyak wanita yang riwayat pendidikan dan pendapatan rendah. Oleh karena itu, pasaran batik kelas rendah menjadi terbasar. Permintaan batik kelas tinggi masih kukuh sebab ada adat yang memakai batik tulis bermotif dan berwarna tradisional waktu berdandan di Jawa.

Hal tersebut di atas terjadi dengan lumrah di dalam ekonomi modern yang modal raksasa dan teknologi mesin mendesak industri tradisional kecil-kecilan yang bergantung pekerjaan tangan.

Batik yang menarik dunia ini tidak hanya batik generasi baru, batik tulis, dan batik cap saja. Selain itu, jangan melupakan pakaian, barang kelongtong, dan produksi interior yang mencetak motif batik seperti bunga, garuda,parang, dan lain-lain.

Barang-barang tersebut sudah menjadi populer di kalangan baik orang Indonesia maupun orang asing karena dapat menegaskan kembali identitasnya bagi orang Indonesia. Untuk orang asing seperti turis, barang-barang tersebut di atas menjadi kenang-kenangan perjalanannya.

Akhirnya, daya tarik batik bukan tiga pasaran dan barang-barang bermotif batik berpencar-pencar, melainkan saling merangsang, meningkatkan nilai keadaannya, dan memainkan harmoni, yaitu hidup berdampingan dan makmur bersama.

Profil Gabungan Koperasi Batik Indonesia

Gabungan Koperasi batik Indonesia berdiri di Yogyakarta yaitu pada tanggal 18 September 1948, koperasi ini berdiri dengan latar belakang bahwa semakin banyaknya pembuat batik tenun yang berada di pekalongan khususnya pada saat itu, yang dalam pengerjaannya mengalami kesulitan-kesulitan di berbagai hal seperti kurangnya kain untuk di gambar dan berbagai hal lain. Lalu dengan dasar itu penduduk setempat mendirikan koperasi batik dengan tujuan mensejahterakan penduduk yang menggeluti penggambaran batik tenun tersebut.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan dengan adanya pabrik tektil yang sudah sangat modern maka koperasi batik di pekalongan tersebut berfikir bahwa hurus ada penyatuan koperasi batik di seluruh Indonesia dengan tujuan ingin memenangkan persaingan di pasaran dan untuk lebih mensejahterakan pengrajin batik di seluruh Indonesia.

Penggabungan yang dilakukan oleh koperasi Batik di Indonesia sangatlah berhasil, dan pada saat ini tinggal mempertahankan bagaimana Gabungan Koperasi Batik Indonesia ini tetap kokoh dan mampu bersaing pada pasar global.

Pemasaran Gabungan Koperasi batik Indonesia

Sudah terlihat dari nama “Gabungan Koperasi Batik Indonesia” ini salah satu strategi pemasaran yang sangat tepat dan bisa disebut berhasil yang dilakukan koperasi-koperasi batik Indonesia mengapa karena dengan menggabungankan diri antara koperasi-koperasi batik di seluruh Indonesia, maka pemasaran batik akan terkuasai dengan baik dan mampu bersaing dengan pasar global yang suadah masuk pada Negara Indonesia.

Dengan bergabungnya koperasi batik di seluruh Indonesia ini jelas memperluas lokasi pemasaran yang akan di sampaikan pada konsumen sehingga konsumen dapat lebih mudah untuk mendapatkan produk batik yang ia inginkan dan ia butukan. Dengan adanya program pemerintah yaitu diajurkanya memakai batik pada setiap PN situ sudah sangat membantu pada pemasaran batik di Indonesia.

Koperasi batik ini sudah mempunyai nilai plus dalam pemasarannya, mengapa karena sealain batik sudah menjadi ikon Indonesia batik juga sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus di lestarikan dan di pertahankan oleh setiap generasi agar adanya tidak mengalami kepunahan dan dengan nilai inilah dalam pemasarannya GKBI sudah menembus pasar dunia..

Dalam kegiatannya pemasaran Gabungan Koperasi Batik Indonesia mempunyai 3 Segmentasi yaitu :

1. Kelas Tinggi
2. Kelas Menengah
3. Kelas Rendah.

Dimana kelas-kelas di atas dilihat dari segi kualitas batik tersebut dimana dalam pembuatan batik tersebut ada perbedaan bahan, unsur dan motif yang digunakan dalam pembuatan batik.

Namun tidak hanya mengandalkan kelebihan-kelebihan yang sudah dipaparkan diatas, pembuat batikpun harus lebih kreatif dan inovatif dalam mempertahankan pasaran batik di pasar global. Dan yakin bahwa batik bukan sekedar sebuah romantisme masa lalu, melainkan sebuah produk unggulan yang dapat mengangkat martabat bangsa lebih tinggi lagi.

Pemerintah dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)

Sebagai langkah nyata untuk memajukan UKM di Indonesia, maka GKBI memberikan 1000 web hosting gratis bagi UKM yang ingin memiliki sendiriwebsite untuk mengenalkan bisnisnya. Selain itu, GKBI juga menyediakan satu wadah terpadu yaitu portal E-commerce untuk melakukan transaksi secara online dan realtime bagi UKM. Ditambah lagi forum interaktif antara sesame UKM untuk saling berkomunikasi dan bertukar pikiran.

Mengapa GKBI melakukan ini, karena menurunya UKM di Indonesia sangatlah banyak jumlahnya, dan bisa disebut sebagai tukang punggung ekonomi bangsa ini. Untuk itu demi memulihkan perekonomian dan membantu pemerintah dalam mengembangkan perekonomian rakyat GKBI berpartisipasi dalam bentuk membantu dakam pemasaran dan solusi transaksi melalui teknologi IT bagi UKM.

Sementara itu pemerintah sangat mendukung pada GKBI ini seperti yang telah di katakan oleh Bpk. Jusuf Kalla saat memberikan pengarahan di depan pengusaha batik nasional yaitu keuntungan terbesar ada di kita kalau batik terkenal sampai ke negara lain. Karena kita punya pasar yang kuat dengan penduduk 230 juta orang, Bahkan di tengah krisis global yang membuat ekspor lesu akibat menurunnya daya beli masyarakat luar negeri, batik justru akan bisa eksis karena kuatnya pasar dalam negeri, Jadi yang harus dilakukan adalah memperkuat produksi dalam negeri untuk memperkuat pasar nasional.

Selain itu, GKBI juga meminta pemerintah menyediakan tempat khusus untuk pemasaran batik dan Adapun untuk membuka peluang bagi pelaku usaha batik yang baru lewat koperasi, GKBI meminta pemerintah membenahi badan hukum koperasi nas

Jurnal Analisis Keseimbangan model Ekonomi

Analisis Keseimbangan Model Ekonomi Klasik

1. Karakteristik Analisis Keseimbangan Klasik

Karakteristik analisis dapat dilihat dari beberapa aspek , diantaranya asumsi – asumsi, fondasi mikronya, fokus perhatian pada sisi penawaran, dan dimensi waktu.

a. Asumsi – asumsi

Asumsi yang mendasari model IS-LM merupakan kombinasi asumsi model Klasik dan Keynes, yaitu :

1. Pasar akan selalu dalam keseimbangan
2. Berlakunya hukum walras : Hukum walras mengatakan bila perekonomian terdapat n pasar, dan sebanyak n-1 pasar telah berada dalam keseimbangan, maka pasar ke-n niscaya telah mencapai keseimbangan
3. Fungsi uang sebagai alat transaksi dan spekulasi
4. Perekonomian adalah perekonomian tertutup

b. Pentingnya Fondasi Analisis Keseimbangan Mikro

Analisis keseimbangan makro klasik merupakan Analisis keseimbangan makro klasik merupakan pengembangan lebih lanjut dari analisis keseimbangan mikro. Dalam padangan kaum klasik, perekonomian secara makro akan berada dalam keseimbangan jika individu-individu dalam perekonomian terlebih dahulu berada dalam keseimbangan. Artinya, setiap produsen telah mencapai laba maksimum. Itulah sebabnya dalam mempelajari analisis makro klasik, kita harus mempelajari tentang perilaku konsumen, perilaku produsen dan pasar persaingan sempurna.

Dari penjelasan ini nampak bahwa apa yang diproduksi (penawaran) akan terserap oleh permintaan, sampai pasar mencapai keseimbangan. Memang ada kemungkinan terjadi kelebihan permintaan tau penawaran, tatapi sifatnya sangat sementara, sampai pasar kembali berada dalam keseimbangan. Karenanya, yang lebih diperhatikan adalah sisi penawaran. Sebab jika penawaran terganggu konsumen dan atau produsen tidak atau belum mencapai keseimbangan.

Disamping itu, Klasik mengakui adanya perbedaan dimensi jangka waktu analisis. Analisis jangka pendek umumnya berdimensi < 5 tahun. Dalam jangka panjang semua input bersifat variabel. Sementra itu, juga, dilihat dari sisi penawaran, dalam jangka panjang perekonomian dianggap berada dalam kondisi dimanfaatkan secara penuh (full employment). Yang dimaksud dengan full employment adalah kondisi di mana faktor-faktor produksi yang ada, terutama barang modal dan tenaga kerja, tingkat pemanfaatannya 96 %.

Dalam model klasik, produksi merupakan fungsi dari jumlah barang modal yang tersedia (K) dan jumlah tenaga kerja (L). Y = f(K, L) Keseimbangan pasar tenaga kerja tercapai ketika permintaan tenaga kerja sama dengan tingkat penawarannya.

Ketika itu, baik produsen maupun tnaga kerja telah mencapai kondisi optimal. Produsen mencapai keuntungan maksimum, tenaga kerja mencapai utuilitas maksimum. Klasik memandang uang hanya sebagai alat tukar, maka uang tidak dapat mempengaruhi tingkat output. Uang hanya mempengaruhi permintaan agregat. Penambahan jumlah uang beredar akan mengingkatkan permintaan agregat.

c. Pentingnya analisis sisi penawaran Konsekuensi dari penjelasan pada butir a dan b di atas adalah tidak ada masalah dari sisi permintaan. Apa yang diproduksi akan terserap oleh permintaan, sampai pasar mencapai keseimbangan. Memang ada kemungkinan terjadi kelebihan permi ntaan dan penawaran, teetapi sifatnya sangat sementara,sampai pasar kembali berada dalam keseimbangan. Karenanya, yang perlu lebih diperhatikan adalah sisi penawaran.

Sebab jika penawaran terganggu, konsumen dan atau produsen tidak atau belum mencapai keseimbangan. Pentingnya analisis sisi penawaran dari teori klasik dapat dipahami bila melihat situasi dan kondisi masyarakat pada saat teori ekonomi modern mulaim berkembang (abad 18 dan sesudahnya dibarat).

Pada waktu itu masyarakat barat baru dalam tahap awal perkembangan. Tekhnologi belum begitu maju, tingkat kelahiran dan kematian penduduk sangat tinggi,sehingga jumlah penduduk relative konstan karena tingkat pertambahannya begitu lambat. Perekonomian masih berada dalam tahap pemenuhan kebutuhan sendiri, di mana kegiatan utamanya adalah pertanian pengumpulan hasil alam, terutam apeternakan dan perikanan. Tingkan penggunaan uang (tingkat monetisasi)juga masih sangat rendah.

Kelebihan produksi yang dimiliki oleh satu individu (keluarga) akan dipertukarkan (dengan produk lain yang dibutuhkan)dengan kelebihan produksi yang juga di alami oleh individu (keluarga)lain. Pertukaran baru terjadi jika terdapat pertemuan kebutuhan antara dua pihak. Proses pertukaran berlangsung muka berhadapan muka, sehingga proses tawar menawar terjadi tanpa perantara (auction market).

Mereka jug ahidup di alam yang relative keras(empat musim) di mana kegiatan pertanian tidak bias dilakukan sepanjang tahun. Karena itu yang menjadi masalah adalah bagaiman mengusahakan agar alam dapat menghasilkan lebih banyak dan lebih baik. Itulah sebabnya sisi penawaran sangat perlu diperhatikan. Di era modern sekarang ini, analisis sisi penawaran masih cukup relevan, baik di Negara-negara maju (eropa barat, amerika utara, dan jepang ) maupun di NSB, termasuk Indonesia. Sebab tanpa insentif dan stimulasi di sisi penawaran perekonomian sulit berkembang

Contoh : Penawaran Minyak Sawit Pasar minyak sawit dunia hingga pada tahun 2005 mencapai total produksi lebih dari 33 juta ton, lebih dari 85% diantaranya diproduksi oleh Malaysia dan Indonesia. Pertumbuhan produksi minyak sawit oleh Malaysia dan Indonesia terus tumbuh secara signifikan dalam sepuluh tahun terakhir sejalan dengan ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit yang meningkat dengan tingkat pertumbuhan di atas 7% per tahun (BPS. 2005).

d. Analisis jangka pendek dan jangka panjang

Perbedaan dimensi jangka waktu dalam analisis dalam model keseimbangan klasik juga mencakup pengertian waktu keronologis. Analisis jangka pendek umumnya berdimensi waktu < 5 tahun. Dalam jangka panjang semua input bersifat variabel. Sementara itu, juga dilihat dari sisi penawaran , dalam jangka panjang perekonomian di anggap berada dalam kondisi di manfaatkan / dikaryakan secara penuh (full employment). Yang di maksud dengan full employment adalah kondisi di mana faktor faktor produksi yang ada, terutama barang modal dan tenaga kerja, tingkat permanfaatannya > 96%.


Perbedaan jangka pendek dan jangka panjang.

- Jangka Pendek

Didalam jangka pendek apabila sebagian dari faktor produksi di anggap tetap jumlahnya. Contoh: Perbandingan perusahaan roti dengan perusahaan pengangkutan udara.

- Jangka Panjang

Bahwa dalam jangka panjang setiap faktor produksi dapat ditambah jumlahnya kalau memang hal tersebut diperlukan. Contoh:Jumlah alat-alat produksi dapat di tambah,penggunaan mesin-mesin dapat di rombak dan dapat di pertinggi efisiensinya,jenis barang-barang baru dapat diproduksikan.

Fungsi Produksi Agregat

Model perilaku ekonomi individu atau agregat merupakan suatu penyerdehanaan dari masalah ekonomi dunia nyata yang lebih kompleks dan rumit. Dalam penyusunan model ini, para ekonom memusatkan perhatian pada apa yang mereka anggap sebagai determinan penting dari berbagai fenomena yang di analisis. Misalnya , dalam menganalisis tingkat output agregat, perekonomian perlu di bagi menjadi beberapa sector pengeluaran, yaitu : rumah tangga, perusahaan,pemerintah,dan sector internasional, maka ekonom dapat meramalkan tingkat output agregat.

Dalam model klasik , produksi merupakan fungsi dari jumlah barang modal yang tersedia (K) dan tenaga kerja (L).

Y=f(K,L)

Dimana:

Y= output atau produksi agregat (PDB)
K= Stok barang modal
L= tenaga kerja

Dalam jangka pendek, stok barang modal dianggap tetap, sehinnga fungsi produksi menjadi :

Y=f(K ,L)

Dimana:

K = Stok barang modal dengan jumlah konstan
Karena itu , tingkat produksi agregat semata-mata ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan:

Y=f(L)

∂Y /∂L>0 dan ∂2Y/∂2Y/∂2L<0

Artinya, pada awalnya penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi agregat, tetapi Karen berlakunya hukum pertambahan hasil yang makin menurun , sampai jumlah tertentu penambahan tenaga kerja akan menurunkan output agregat. Dalam fungsi agregat jangka pendek, dengan input variable adalah tenaga kerja

Kesempatan kerja dalam keseimbangan

Yang dimaksud dengan kesempatan kerja adalah jumlah kesempatan kerja yang tersedia pada pasar tenaga kerja dalam keseimbangan. Kesempatan kerja dalam keseimbangan tidak mencerminkan kesempatan kerja yang sebenarnya tersedia. Sebab , kesempatan kerja dalam keseimbagan merupakan interaksi antara kekuatan permintaan dengan penawaran tenaga kerja.

a. Permintaan tenaga kerja

Permintaan tenaga kerja dalam keseimbanga adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai lba maksimum. Karena beroperasi dalam pasar persaingan sempurna , maka posisis perusahaan adalah pricetakaer, dimana haraga tyang ditetapkan pasar merupakan penerimaan marjinal ( marginal revenue, disingkat MR) perusahaan. Untuk mencapai kondisi laba maksimum, perusahaan harus menyamakan MR dengan MC (MR=MC).

Pada saat belajar tentang teori biaya, biaya marjinal atau marjinal cost MC adaalh tambahan biaya yang harus dikeluarkan karena menambah output sebanyak satu unit. Juga MC mempunyai hubungan terbalik dengan produksi marjinal tenaga kerja (MPL), sehingga jika upah per orang tenaga kerja adalah W, maka biaya marjinal (MC) adalah:

MC= W/MPL

Karena laba maksimum tercapai pada saat MR=P=MC, maka:

P=W/MPL

Atau

MPL= W/P

Persamaan ini menggambarkan fungsi permintaan tenaga kerja , yang secara umum dapat ditulis sebagai:

DL= f(W/P)

(W/P) disebut sebagai upah riil (real wage). Upah riil akan berubah jika upah nominal dan atau harga berubah. Jika tingkat upah nominal dianggap tetap, dari persamaan (W/P) terlihat bahwa upah riil akan menjadi lebih rendah bila tingkat harga jual barang makin tinggi. Misalnya, awalnya upah nominal adalah Rp 10.000/hari,sedangkan harga jual perunit output adalah Rp 1000 maka upah riil tenaga kerja adalah 10. Bila harga jual perunit naik manjadi Rp 2000 maka upah riil menjadi 5. Dengan asumsi upah nominal tetap, maka kenaikan harga jual output menyebabkan upah riil menjadi lebih murah.

Tingkat upah riil juga akan turun jika harga jual barang tetap, tetapi tingkat upah nominal turun. Bila harga jual perunit output adalah Rp 1000 maka upah rii pada upah nominal Rp 10000 atau sama dengan 10 adalah lebih murah dibandingkan dengan bila upah nominal Rp 20000/hari (samadengan 20).

Bila upah riil turun , produsen akan mau menambah tenaga kerja yang akan digunakan. Sebab, misalnya jika harga jual naik, produsen mau meningkatkan produksinya, yang dapat berarti meningkatkan permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, permintaan terhadap tenaga kerja berhubungan terbalik dengan tingkat upah riil:

∂L/∂(W/P) < 0

Jika upah riil turun, permintaan terhadap tenaga kerja meningkat. Begitu sebaliknya. Dari Persamaan ini jumlah tenaga kerja yang memberikan keuntungan maksimum tercapai pada saat upah riil (W/P) sama dengan produksi marjinal tenaga kerja (MPL).

b. Penawaran Tenaga kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh individu (konsumen) pada berbagai tingkat upah(nominal), dalam upaya memaksimumkan utilitas hidupnya. Jadi, dalam analisis makro klasik, penawaran tenaga kerja merupakan konsep keseimbangan konsumen.

Untuk memaksimumkan kegunaan utilitasnya, konsumen harus memaksimumkan utilitas kegiatan konsumsinya. Untuk memaksimumkan kegiatan konsumsinya, konsumen harus mempunyai pengahasilan agar dapat membeli barang dan jasa. Dia harus bekerja !

Jumlah jam kerja yang ditawarkan konsumen sangat tergantung pada prefensinya tentang bekerja atau tidak bekerja dan biaya ekonomi(opportunity cost) dari tidak bekerja. Maksudnya, konsumen mempunyai pilihan kombinasi alokasi waktunya(yang satu hari maksimal 24 jam bekerja) untuk bekerja atau tidak bekerja. Jika memilih tidak bekerja, dia dapat menikmati waktunya untuk kegiatan lain, tetapi dia akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan. Keduanya dapat dikombinasikan untuk mencapai utilitas maksimum sesuai dengan prefensinya(digambarkan dalam kurva indiferensi). Bagi yang kurang suka bekerja mungkin, waktu yang dialokasikan untuk bekerja adalah lebih sedikit dibandingkan waktu untuk bekerja. Sebaliknya mereka yang kecanduan bekerja(work holic)hampir semua waktunya yang 24 sehari digunakan untuk bekerja .

Sama seperti produsen, pertimbangan utama konsumen untuk mengalokasikan jam kerjanya adalah tingakt upah riil. Jika upah riil makin tinggi, maka biaya ekonomi dari tidak bekerja akan makin mahal. Konsumen akan menambah jam kerjanya untuk menambah penghasilan.Dengan penghasilan yang tinggi, konsumen akan mencapai kondisi keseimbangan ditingkat yang lebih tinggi juga. Atau utilitas hidup konsumen makin tinggi

Dalam kondisi normal,konsumen tidak ingin menambah jam kerjanya jika upah riil tidak meningkat. Sehingga hubungan positif antara upah riil dengan penawaran tenaga kerja(jam kerja) adalah :

SL=f(w/p)

Dimana :

SL= Penawaran tenaga kerja

(W/P)= Upah riil

Hubungan positif antara penawaran tenaga kerja dengan tingkat upah riil dapat divisualisasikan dalam kurva penawaran tenaga kerja berikut ini.

c. Keseimbangan pasar tenaga kerja dan tingkat input

Kerja bersaing dengan waktu luang (leisure). Jika para pekerja member nilai positif pada waktu luang, terdapat kenaikan manfaat negate dihubungkan dengan tiap tambahan jam input tenaga kerja. Kita akan mengansumsikan bahwa kenaikan manfaat yang negative dari kerja dapat dibayar dengan kenaikan balas jasa material .

Jumlah Uang yang beredar , Keseimbangan Ekonomi , dan Tingkat Harga

a. Pengaruh Jumlah Uang Yang Beredar Terhadap Permintaan Agregat

Karena fungsi uang hanya sebagai alat tukar, maka uang tidak dapat mempengaruhi tingkat output. uang hanya mempengaruhi permintaan agregat. Penambahan jumlah uang yang beredar akan meningkatkan permintaan agregat.

b. Penawaran Agregat

Sementara itu, dalam anlisis klasik, perekonomian berada dalam kondisi kesempatan kerja penuh ( full employment ). Konsekuensi dari asumsi ini adalah tingkat penawaran tidak dapat ditambah lagi. Secara grafis hal itu ditunjukkan dengan tegak lurusnya kurva penawaran agregat (AS) seperti tampak pada Diagram I.5.b. misalkan saja, kondisi full employment menghasilkan output rill sebesar 2000 unit, yang dapat juga dinotasikan sebagai Y12 .


sumber :http://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith

www.ahim.staff.gunadarma.ac.id/…/Bab+2+Teori+Ekonomi+Klasik+dan+Keyness.ppt

Dampak dari Ekonomi Kapitalis (Beatrix 25209925 2eb09)

Ekonomi merupakan salah satu hal terpenting bagi kehidupan manusia, dimana dengan ekonomi manusia akan mengetahui tentang peluang dan bagaimna cara bertahan hidup dalam dunia yang serba modern ini.

Seperti kita ketahui bahwa ekonomi adalah salah satu study yang berbicara tentang tingkah laku manusia atau cara manusia untuk memenuhi kebutuhanya, dengan memegang prinsip “pengorbanan yang sekecil mungkin dengan mendapat keuntungan yang sebesar besarnya”. Dengan itu manusia akan memanfaatkan peluangnya semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal pula.

Alih-alih pada masa sekarang perekonomian di dunia sudah pada tahap penpindah alihan yang awalnya dari ekonomi kapitalis menuju pada ekonomi yang berbasis syariah, dimana ekonomi ini dianggap menjadi solusi bagi perekonomian yang dianggap gagal pada masa sekarang. Mengapa? Karena jika di tinjau lebih dalam pendidikan perekonomian pada masa sekarang hanya mengajarkan orang pada suatu system.

Dimana system ini harus dan bahkan wajib diikuti oleh setiap orang yang ada di dunia, karena jika orang tersebut ingin berhasil maka 2 kunci yang harus dimiliki yaitu : (1) memiliki kekayaan yang berlimpah ruah (uang), (2) orang yang mengikuti system dimna sytem ini dibangun. Ada beberapahal yang penting yang harus di ambil dari sejarah terjadinya barang-barang yaitu dalam sejarah ini ada 4 komponen yaitu :

1.Alam sebagai sumber utma dari terbentuknya barang,
2.Produsen yang dapat merubah bahan mentah menjadi barang barang jadi,
3.Department store yaitu sebagai penampung distribusi dari bahan jadi,
4.Konsumen dimana ini sasaran terkhir bagi produk yang telah jadi.

Namun pada kenyataanya perjalanan terjadinya suatu barang tidak selalu dalam system yang telah dibuat secara tersendirinya, ada hal-hal yang harus memaksa terjadinya keganjilan pada terbentuknya suatu barang, dan sytem ini dibangun secara sengaja oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan dalam hal materi dan memaksa orang yang kekurangan untuk masuk pada system yang telah dibuat itu.

Dan jika diambil inti dari semua sejarah terbentuknya sebuah barang yaitu sebuah hasil yang mengejutkan bahwa kita dituntut untuk belanja kapanpun dan dimana pun,secara tidak langsung produksi barang yang baru dengan model yang baru pula akan menuntut kita kearah sana.

Karena berdasarkan fakta pendapatan suatu Negara akan di ukur bagaimana penduduknya mengeluarkan suatu pendapatan yang telah didapatnya, dam apabila tidak mampu pemerintah akan membantu dalam hal financial saja, tidak dalam bentuk pemberian keterampilan bagaimana caranya untuk meninggkatkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Apakah semua itu bukan bentuk dari virus kapitalis yang segala sesuatu dinilai dengan uang? Jelas ya! Namun hal yang terpenting bagi kita sekarang adalah bagaimana caranya untuk memaksimalkan sumber daya alam yang tersisa untuk kea rah yang lebih baik.

sumber : http://aziz27.wordpress.com/2009/07/22/ekonomi-dengan-dampaknya-terhadap-kehidupan-masyarakat/

Perkembangan sistem Ekonomi Kapitalis (Beatrix 25209925 2EB09)

Sejarah Perkembangan Sitem Ekonomi

Pada awal mulanya dunia tidak mengenal system Ekonomi Kapitalis, yang di kenal hanya system Ekonomi dari nenek moyangnya yang bersipat Tradisional. Dimana system ini memepunyai spirit demokrasi yang didalamnya mengajarkan sosial ekonomi, politik dan budaya. System ekonomi Tradisonal mempunyai prinsip kekeluargaan sehingga rasa tolong menolong dan toleransi sangat di jungjung tinggi menuntun para pelaku ekonomi untuk lebih memikirkan kesejahteraan daripada mengambil keuntungan semata.

Namun setelah memasuki abad ke 19 dunia mengalami perubahan yang sangat pesat terutama di bidang industri, yaitu dengan di tandai dengan terjadinya Revolusi Industri yang memicu lahirnya system Ekonomi kapitalis yang mengakibatkan sistem ekonomi nenek moyang yang bersifat sosialis tersebut tersingkirkan dan sekaligus merubah paradigma para pelaku ekonominya.

Revolusi Industri ini tidak serta merta hanya merubah perekonomian saja tetapi merubah taraf hidup pelakunya menjadi lebih baik. tetapi tidak semua orang mengalami perbaikan dalam hidupnya hanya orang-orang kuat dan tangguh yang bisa bertahan, mengapa? Karena system ekonomi ini menuntut manusia merubah paradigmanya untuk lebih memikirkan hidupnya sendiri tanpa melihat kesejahteraan orang banyak dan rasa tanggung jawab yang kurang.

Terjadinya Revolusi Industri tidak berpengaruh banyak pada peningkatan taraf hidup beberapa lapisan masyarakat, yang ada malah menyebabkan kemiskinan yang meningkat. Pembangunan pabrik-pabrik Industri besar menyebabkan hilangnya perekonomian kecil yang tidak sangup mengikuti persaingan.

Inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan social, dimana orang-orang yang mempunyai modal dialah yang berkuasa, tetapi orang-orang yang taraf hidupnya rendah, mereka hanya bisa menikmati penindasan yang secara tidak langsung mengarahkan mereka pada kemiskinan.

Melihat keadaan social pada waktu itu, maka munculah sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai reformer (pembaharu), dimana golongan ini mempunyai inisiatif untuk melakukan perubahan terhadap masyarakat yang tertindas. Mereka melakukan usaha untuk meningkatkan taraf hidup dengan cara melakukan sumbangan sumbangan dan pengadaan fasilitas gratis yang bisa digunakan.

Namun tidak bagi golongan yang menyebutkan dirinya sebagai golongan konservatif. Golongan ini menganggap bahwa kemiskinan bukan masalah mereka, kemiskinan hanyalah tanggung jawab pemerintah dimana pemerintahlah yang seharusnya melakukan perbaikan dan membantu pada masyarakat rendah yang mengalami penindasan untuk menjadikan mereka ke arah yang lebih baik.

Setelah sekian lama sistem kapitalis ini berjalan, sistem ini menyebabkan angka kemiskinan bertambah dan kesadaran manusia akan pentingnya kesejahteraan menjadi hilang maka pada pertengahan abad 19 muncullah golongan sosialis, dimana golongan sosialis ini menginginkan perubahan sistem ekonomi yang sedang berjalan yaitu dengan mengusulkan adanya pasar bebas dalam sistem ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat da tidak hanya orang-orang yang memiliki modal dan berkuasa yang bisa menguasai perekonomian.

Pada awal abad 20 gerakan yang dilakukan golongan reformer dan sosialis menghasilkan perbahan yang signifikan dimana gerakan golongan reformer dan sosialis ini berhasil memaksa kebijakan politik mengikuti pergerakan mereka.dan memaksa mereka untuk mengeluarkan kebijakan dalam rangka menguasai kehidupan perekonomian.

Keanekaragaman Sosialis

Setelah perang Dunia ke II bentuk sosialisme yang dibuat oleh Bolsheviks di Uni Soviet sangat membebani di negara negara di Bagian Timur eropa dimana tentara Soviet itu tinggal. Sistem tersebut seperti kepemilikan negara bagian terhadap pabrik pabriknya, produktif properti lainnya serta perencanaan kegiatan ekonomi semuanya dilaksanakan secara terpusat. Dengan seiring berjalannya waktu, masing masing negara tersebut mengembangkan sistemnya sendiri dengan sistem yang semakin pesat pula.

Sistem yang radikal dari model Uni Soviet pertama kali dikenalkan oleh Yugoslavia setelah negara tersebut membebaskan dirinya dari dominasi Uni Soviet pada tahun 1948. Yugoslavia menolak prinsip Uni Soviet terhadap kepemilikan negara bagian dan pemusatan perencanaan, mereka melihat pemusatan kekuatan negara bagian akan membalikkan Sosialisme Uni Soviet menjadi tirani politik.

Prinsip dari “worker self-management” (manajemen mandiri pekerja) dari Yugoslavia menggantikan Uni Soviet dari bentuk kepemilikan negara bagian dan manajemennya, sebagai pengganti pemusatan perencanaan, perusahaan-perusahaan swasta dibeli dan dijual kepada setiap negara atau daerah bagian dibawah pengaturan kebutuhan pasar yang bertujuan untuk membebaskan sistem pemusatan yang sangat mengekang pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya Yugoslavia, Hungaria juga beralih dengan cara yang sama setelah terbebas dari penindasan dengan revolusinya pada tahun 1956, mengganti pemusatan perencanaan dengan pengaturan kebutuhan pasar. Dua negara tersebut menetapkan pengalaman prinsip yang empirik untuk menilai bagaimana ekonomi sosialis akan berjalan apabila mengesampingkan pemusatan perencanaan (bentuk uni soviet) dan berpusat kepada pasar.

Ekspansi terbesar terhadap sosialisme terjadi pada 1949, bagaimanapun juga, kemenangan komunis China membawa negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia tersebut kedalam tergulungnya sosialis. Dengan cepat china tertarik terhadap tipe ekonomi uni soviet, tetapi kemudian menjadi kritikan terhadap apa yang mereka lihat sebagai perlindungan konsumen, individualisme, dan ketidaksamaan yang membuat sistem tersebut merosot.

Dengan “Lompatan yang dahsyat” pada tahun 1957 salah satu pemimpin partai Mao Zedong meluncurkan bentuk baru dari sosialisme dengan cara para tenaga kerja dimotivasi agar memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat daripada membayar dengan gaji yang tinggi untuk menghasilkan lebih banyak pekerja. Prinsip sosialisme Mao Zedong menggantikan sosialisme dunia dan menginspirasi para revolusionis di beberapa negara, terutama Fidel Castro dan Che Guevara di Kuba.

Beberapa kehidupan ekonomi sosialis pada abad itu terbentang di beberapa negara dibawah dominasi organisasi politik yang menyebut dirinya dengan berbagai macam Komunis atau Penganut ajaran Karl Marx. Kata “Sosialis” digunakan secara umum untuk sekumpulan orang yang properti produktifnya secara sosial dimiliki oleh pribadi. Sedangkan kata “Komunis” digunakan secara khusus untuk sekumpulan orang sosialis yang diatur oleh partai komunis dari tipe Uni Soviet.

Ada beberapa bentuk non-Komunis dari sosialisme, bagaimanapun juga, mereka berkembang didalam negara demokrasi sepanjang penyusunan ekonomi kapitalis. Salah satunya adalah israel kibbutz, yang telah berkomitmen memegang sistem sosialis tersebut, dengan sungguh sungguh mereka mempercayai bahwa semua orang sederajat dalam bentuk demokrasi. Terdapat juga beberapa keanekaragaman bentuk kerjasama kepemilikan tenaga kerja, salah satu yang terkemuka adalah Mondragon Kooperativ (Kerjasama Mondragon) yang berjalan dengan baik di daerah Basque, Spanyol.

Masyarakat yang bekerja dalam bentuk “mikro-sosialisme” relatif sedikit, tetapi yang berhubungan dengan organisasi tersebut memiliki anggaran yang tak terhingga terhadap terbatasnya pengalaman manusia dengan sosialisme di bawah kondisi demokrasi. Dengan Mondragon Kooperativ ini akan lebih meningkatkan SDM yang bergelut didalamnya karena bagaimana cara mereka untuk memanfaatkan anggaran yang tak terbatas dengan SDM yang tebatas.

Keanekaragaman bentuk pengalaman ekonomi pada abad ke-20 ini menyediakan berbagai kesempatan untuk menghadapi isu lembaga yang baik dengan cara yang mungkin dapat dikerjakan dengan mudah sebelumnya. Pada abad ke 19 hanya para reformer dan para liberal yang mampu memperdebatkan isu tersebut dalam bentuk yang berhubungan dengan dunia nyata, sebagai contoh pembatasan hari kerja menjadi 10 jam akan meningkatkan atau bahkan memperburuk keadaan dari para buruh.

Bagaimanapun juga, Sosialis dapat menyatakan pandangan mereka terhadap Good Society (lembaga yang baik) hanya dengan mengundang imajinasi untuk mempertimbangkan dunia yang tidak pernah ada, bagaimana mungkin ekonomi dapat beroperasi apabila berdasarkan kerjasama bukan kompetisi. Tidak adanya kasus yang aktual dari sosialisme membuat kritikan dari para pendukung sosialis, karena ketidaksempurnaan kapitalis dalam pelaksanaannya terlihat sangat jelas dan sering disejajarkan melawan hasil idealisasi dari sosialisme dalam teori, karena para pendukung secara konstan menghadapi keadaan yang menjengkelkan dan tak dapat disangkal.

Bentul-bentuk Kapitalisme

Negara negara kapitalis juga mengembangkan beragam bentuk organisasi ekonomi, sebagai cerminan dari berbagai macam hal, tetapi berbeda dengan sejarah dan tradisi kebudayaan yang di anut pada sebelumnya mereka cenderung mengembangkan oeganisasi ekonomi daripada mengembangkan sejarah dan kebudayaan nenek moyang.

Swedia dan negara Nordic “negara yang sejahtera” mengembangkan secara khusus dalam tingkatan dari persamaan pemasukan yang mereka capai, dan dalam sejumlah ketetapan sosial dalam keterbatasan dan untuk rakyat pada umumnya. Untuk alasan itu mereka sering berfikir dan menyebut dirinya sebagai “sosialis”. Untuk alasan itu mereka sering berfikir dan menyebut dirinya sebagai “sosialis”.

Pada umumnya dan sering digunakan, definisi dari sosialis ekonomi, adalah salah satu properti produktif yang dimiliki oleh sosial, dan terkecuali untuk beberapa pelayanan social dan di dalam produksi Swedia yang dilakukan secara berlimpah dalam pengoperasian perusahaan pribadi di pasar ekonomi.

Sebagai contoh Dalam produksi material, hanya 6 persen dari pekerja Swedia yang dipaksa bekerja di perusahaan milik pemerintah pada tahun 1960, lebih rendah dari Jerman Barat yang mencapai 7 persen yang secra normal menerapkan model konservatif kapitalis. Negara Swedia mempercepat perhatiannya untuk kesejahteraan sosial dengan cara mendistribusi ulang pemasukan yang didapat dari sebagian besar perusahaan ekonomi pribadi, daripada mencari untuk memproduksi pemasukan tersebut dari perusahaan milik negara.

Sedikit perbedaan dari bentuk kapitalisme yang telah disusun di Jerman. Lebih dari satu abad yang lalu, negara telah mempelopori dalam pengembangan program kesehatan nasional yang di biayai oleh pemerintah tetapi dilaksanakan oleh rumah sakit swasta dan dokter pribadi.

Relasi industri adalah berdasarkan kerjasama yang luas diantara pemimpin perusahaan dan pekerjanya, dan batasan-batasan yang telah digambarkan oleh para pekerja dalam susunan direksi perusahaan yang berbadan hukum. Bentuk kapitalis Jerman, banyak di adopsi oleh Austria dan Swiss memiliki ciri khas yaitu kadang-kadang dijuluki dengan nama “pasar sosial” kapitalis.

Jika salah satu negara itu tertarik untuk membuat perusahaan milik pemerintah pada negara kapitalis, negara lainnya tidak akan melihat Swedia, mengapa? Karena Negara Swedia ini tidak mengembangkan Ekonomi yang mengikut campur tangan pemerintah melainkan lebih pada ekonomi yang di kelola oleh swasta.tetapi pembuatan perusaan itu akan melihat kepada britania raya, negara yang baru menyelesaikan perangnya.

Dimana pemerintahannya yang bergerak di bidang ketenaga kerjaan menyelenggarakan program nasional yang sangat luas, ini sebagai bentuk tradisional dari sosialisme Inggris, tetapi sejak tahun 1975 hanya 8 persen dari para tenaga kerja yang bekerja di perusahaan milik pemerintah. Seperti Swedia, perusahaan-perusahaan Inggris pada waktu itu sebagian besar dimiliki oleh perseorangan.

Peran pemerintah dalam menggunakan pasar ekonomi dapat dipelajari dari pengalaman Prancis yang memperkenalkan bentuk perencanaan ekonomi nasional yang didesain untuk digunakan dalam ekonomi kapitalis. Berdasarkan kerjasama yang sukarela dari perusahaan perusahaan milik pribadi, yang disebut dengan rencana “indicative” berfungsi untuk membedakan hal tersebut dari tipe rencana soviet dibawah intruksi pemerintah terhadap perusahaan perusahaannya.

Di Jepang dan negara Lingkaran Pasifik lainnya, juga sangat ditekankan dalam mengarahkan ekonomi dalam investasi dan ketegasan produksi dalam perusahaan. Pada saat yang sama juga, inggris raya dibawah Margaret Thatcher dan Amerika Serikat dibawah Ronald Reagan telah mengatur dan menyusutkan peran pemerintah dari urusan ekonomi.

Swedia telah menggunakan level yang tinggi dari ketenagakerjaan dengan metoda yang konservatif, mereka telah mengembangakan program yang khusus yang menggabungkan pelatihan kerja dengan dana penampungan kerja, untuk mendayagunakan pekerja yang telah diberhentikan untuk mengambil pekerjaan di bidang lain di negara tersebut.

Jepang telah menarik perhatian banyak pihak dikarenakan penerapan daripada penyediaan garansi untuk bekerja seumur hidup kepada para pekerja dalam perusahaan yang sangat besar. Inggris raya telah lama menerapkan aturan untuk menentang sosialisasi gaji minimum, tetapi pemerintah ketenagakerjaan sekarang telah mengumumkan keseriusannya untuk mengajukan semacam hukum atau perundang undangan.

sumber : http://aziz27.wordpress.com/2009/01/08/perkembangan-ekonomi-kapitalisme/